DatDut.Com – Setelah memperhatikan kerasnya penolakan masyarakat terhadap pencabutan Perda Syariah, pihak pemerintah tiba-tiba meralat bahwa tidak ada Perda Syariah yang dicabut.
Padahal pada 2-3 hari sebelumnya melalui berbagai tayangan TV ada menteri yang sangat bersemangat dan seperti menemukan momentum untuk mencabut Perda yang disebutnya bermasalah, intoleran, dan anti kemajemukan.
Dan, sehari kemudian pemerintah membatalkan 3000-an Perda dan masyarakat tak diberi data rinciannya. Jangan-jangan Perda syariah masuk di dalamnya.
Ya, sayangnya sebagian kita terlalu polos, lugu, dan gampang percaya. Padahal, ini wilayah politik. Permainannya tak selugu dan sepolos yang terlihat.
Ada berita bahwa pemerintah tidak jadi mencabut Perda syariah, kita kaget dan bingung, mana yang benar infonya. Ada tayangan Saeni menangis, hidupnya digambarkan sederhana, dan mau umrah, kita langsung polos menerima itu sebagai kebenaran.
Ingat sekali lagi! Ini wilayah politik di mana semua peristiwa tak pernah berdiri sendiri. Kalau Presiden dan Mendagri hingga Ahok ikut-ikutan masuk ke urusan daerah (lain) yang di luar kewenangannya, lalu esoknya ada pencabutan (atau pembatalan) Perda yang disebutnya bermasalah, pasti ada sesuatu di balik semua itu.
Betul pencabutan ini bukan murni karena Saeni, tapi peristiwa Saeni jadi momentum. Pemerintah mengira kelatahan “kemarahan” netizen atas peristiwa razia warung Saeni, menjadi pintu masuk yang pas untuk memuluskan agendanya terkait Perda syariah.
Gampang kok melacak berita terkait pembatalan Perda syariah. Akan mudah sekali ditemukan siapa-siapa saja yang bicara dengan getol soal ini. Saya juga tahu penelitian-penelitian tentang Perda Syariah dan siapa yang membiayainya.
Dan, itu sudah lama. Bukan baru-baru ini. Saya tahu itu. Tapi, kasus razia warteg dijadikan momentum oleh segelintir kelompok kepentingan untuk menggolkan nafsunya untuk membuang semua yang berbau syariah di negeri ini.