DatDut.Com – Pemerintah Belanda dinilai berbuat ulah. Menurut mereka, Pemerintah Indonesia bertanggung jawab besar atas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menyisakan banyak luka dan duka.
Pemerintah Indonesia dinilai bertanggung jawab besar atas pelanggaran Hak Asasi Manusia atas permasalahan PKI tersebut. Upaya pembuktian ini digelar dalam Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, seperti dilansir dari Kompas.com.
Anhar Gonggong, seperti dikutip dari Republika.co.id, juga menyatakan bahwa mengingat 1965 dan melupakan Westerling merupakan hal bodoh. Rakyat Indonesia yang terlibat dalam Pengadilan Rakyat tersebut dianggap tidak nasionalis oleh Anhar.
Dikutip dari Republika.co.id, hal tersebut ditanggapi serius oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang menganggap Pengadilan Rakyat Internasional tersebut berlebihan. Agus Sunyoto, Ketua Pengurus Pusat Lembaga Seni Budaya Muslimin Nahdlatul Ulama (PP Lesbumi NU), akan menuntut balik Pemerintah Belanda sebab 5 hal ini:
1. Orang Kulit Putih Merasa Lebih Unggul
Agus Sunyoto menyatakan bahwa orang kulit putih, dalam hal ini Belanda, merasa selalu lebih unggul daripada kulit cokelat. Mereka berusaha tersangkakan Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan PKI.
Dalam waktu dekat ini, NU akan mentersangkakan Pemerintah Belanda dalam pelanggaran HAM pada saat mereka menjajah Indonesia.
2. Keterlibatan Belanda dalam Pemberontakan PKI 1948
Kasus pemberontakan PKI, menurut peneliti NU ini, pada 1948 di Madiun melibatkan Pemerintah Belanda. Tentu hal ini akan menghadirkan versi baru dalam membaca sejarah kelamnya pemberontakan PKI yang selama ini beredar.
Pemerintah Indonesia selalu dituntut memohon maaf pada keluarga korban PKI yang tidak bersalah.
3. Penjajahan Belanda Menyisakan Kemiskinan dan Kebodohan
Penjajahan Belanda selama 350 tahun terhadap Bangsa Indonesia memyisakan kemiskinan dan kebodohan hingga saat ini.
Menurut Sunyoto, inilah ‘sumbangsih’ terbesar Pemerintah Belanda untuk masyarakat Indonesia, khususnya kaum santri.
4. Belanda Belum Mengakui Kemerdekaan Indonesia
Menurut pria kelahiran Surabaya ini menyatakan bahwa Pemerintah Belanda hingga saat ini belum menyatakan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1945 secara de jure.
Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Belanda memandang sebelah mata Republik Indonesia sebagai negara kelas tiga.
5. Pembodohan Sejarah
NU berniat menulis ulang kembali sejarah Indonesia yang hingga saat ini masih berpihak pada kepentingan Pemerintah Belanda.
Hal ini dilakukan untuk menanmkan dalam benak rakyat Indonesia bahwa noda darah yang telah Penjajah Belanda lakukan lebih kejam dari peristiwa pemberontakan PKI.
Namun hingga saat ini, pemuda-pemuda Indonesia khususnya tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, hasil penulisan sejarah versi NU tersebut akan ditanamkan melalui sekolah-sekolah Ma’arif NU.
Penulis : Ibnu Harish | Penulis Tetap Datdut.com
Fb : Ibnu Harish