DatDut.Com – Memang di musim Pilkada seperti sekarang ini banyak logika sesat dan absurd disebar. Tujuannya satu: mendulang suara. Toh, faktanya banyak di antara kita yang tak mampu berpikir analitis dan kritis. Tak mau berpikir yang susah-susah.
Ini salah satu logika sesat dan absurd yang kemarin banyak beredar via medsos, WA, SMS, dan dari mulut ke mulut beberapa hari jelang pencoblosan:
“Pilih Ah*k-Jar*t. Nanti kalau menang, Ah*k kan dipenjara, yg jadi gubernur akhirnya juga Djar*t (muslim).”
Jawaban logika sesat di atas padahal gampang. Saya menjawab dengan terlebih dulu bertanya, “Dari paslon itu, mana majikannya dan mana pembantunya? Siapa penyokong dana terbesar untuk paslon itu, dari pihak cagub atau cawagubnya?”
Lihatlah bagaimana partai penyokong paslon itu yang membela mati-matian dengan segala cara, bahkan melanggar undang-undang untuk mempertahankan si terdakwa. Mana mungkin dia berani didepak kalau sudah jadi, wong posisi di ujung tanduk dan jadi gubernur dapat limpahan jabatan saja dipertahankannya seperti ini.
Lagian warga Jakarta butuh gubernur selama 5 tahun, bukan gubernur yang berhenti di tengah jalan, entah karena dipenjara atau karena ingin pindah ke istana. Warga Jakarta tak mau dibohongi lagi dua kali.
Hati-hati dengan logika sesat dan absurd model begini. Nanti jelang pencoblosan putaran kedua juga akan diulang lagi model-model logika sesat semacam ini. Bentengi dan edukasi masyarakat dari penyesatan dan pembodohan logika semacam itu.
Logika sesat lainnya yang juga belakangan ramai disebar terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP). Di masyarakat santer sekali berhembus kalau KJP akan dihapus kalau Ah*k tidak terpilih sebagai gubernur. Kontan saja sebagian orang yang selama ini mendapat KJP gusar dibuatnya.
Padahal, KJP tidak ada kaitannya dengan figur. Ia akan terus dipertahankan, karena ia menjadi program Pemprov. Bahkan, Anies-Sandi menyiapkan KJP Plus yang jauh memberi banyak manfaat untuk warga Jakarta.
Begitu juga dengan banjir dan genangan. Jelas-jelas yang terjadi di Jakarta adalah banjir, masih saja ada buzzer yang menyebarkan logika sesat bahwa yang terjadi adalah banjir. Bahkan, semua media corong gubernur ilegal, juga menyebutnya sebagai banjir. Karena faktanya yang terjadi banjir, bukan genangan. Apalagi kalau melihat arti kata banjir dan genangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Soal logika sesat terkait uang muka 0%, juga belakangan santer disebar oleh para buzzer. Seolah-olah hal itu tidak mungkin. Padahal, sudah banyak pengembang melakukan itu. Salah satunya yang dilakukan oleh Elang Group, pengembang berkonsep syariah yang sudah bertahun-tahun mengembangkan konsep 0%.
Dengan kata lain logika sesat ini ujung-ujungnya disebar untuk menjatuhkan suara lawan dan menaikkan suara jagoannya. Padahal, kalau para buzzer mau jujur, kasus reklamasi itu harusnya jadi perhatian mereka. Kalau mereka ngakunya DP 0% itu melanggar undang-undang, pelanggaran hukum pada kasus reklamasi kurang apa.